Alasan Pemko Batam, pembahasan detil MoU tidak bisa sembarangan. Sebab menyangkut perjanjian kerjasama untuk jangka waktu yang panjang. Itu juga yang menjadi alasan Pemko Batam kembali berencana mengusulkan anggaran tambahan. Bahkan, Sekretaris Daerah Kota Batam Agussahiman menyebut akan mengusulkan anggaran tambahan pengangkutan sampah sampai Desember mendatang.

“Kalau nanti swastanisasi sampah jalan sebelum itu, ya tidak apa. Malah bagus,” ujarnya usai melantik pejabat eselon III dan IV serta lurah di lingkungan Pemerintahan Pemko Batam, kemarin.

Namun Agus tak menyebut berapa total anggaran yang direncanakan akan diusulkan dalam ABT tahun ini. “Saya tidak ingat persisnya,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Komisi III Robert Siahaan mengatakan, jika memang pembahasan draf yang menjadi kendala, mestinya Pemko menyerahkan saja kepada ahli hukum atau mereka yang memang ahli di bidang itu di luar Pemko Batam. Jika molor ini terus berlangsung, katanya, swastanisasi sampah lebih baik tidak ada saja.

“Tanpa swastanisasi sampah saja, Batam dapat Adipura. Daripada tidak jelas begini,” katanya merujuk keluhan warga yang sampahnya mulai jarang diangkut.

Agus yang dimintai tanggapan usulan Robert ini mengatakan pembahasan oleh ahli hukum sudah dilakukan. Namun Pemko merasa perlu melakukan pembahasan sendiri.

Diberitakan, Wakil Ketua  DPRD Kota Batam Aris Hardy Halim pernah mengatakan tidak akan mau membahas jika Pemko meminta anggaran tambahan. Namun agaknya, Pemko punya senjata sendiri. Selama MoU belum ditandatangani, pemerintahlah yang harus bertangungjawab terhadap pengangkutan sampah, yang selama ini dilakukan PT Royal Gensa Asih dengan pembayaran berdasarkan tonasi sampah terangkut.

“Lagi pula ada ketentuan UU yang mengatakan Pemerintah tidak boleh membiarkan sampah tidak diangkut. Makanya kita perlu bahas dan perlu anggaran tambahan,” tukas Agus optimis usulan ini akan dikabulkan. (ary)