Kasus tersebut boleh jadi menunjukkan sepinya ilmuwan yang berkaliber serta sedikitnya karya-karya monumental yang lahir di negeri ini. Hingga saat ini, dunia perguruan tinggi kita masih suntuk menjadi konsumen ilmu-ilmu dari Barat, bahkan untuk urusan ilmu sosial politik yang terjadi di negeri sendiri!

Sungguh ironis, untuk mengupas masalah-masalah sosial, politik, dan budaya di negeri ini, banyak ilmuwan kita yang bergantung pada ilmuwan sosial asing. Nama-nama seperti Clifford Geertz, Daniel S Lev, William Liddle, Richard Robinson, Herbert Feith, J.A.C. Macky, dan Ben Anderson, adalah sederet ilmuwan sosial yang mendalami masalah-masalah dalam negeri kita.

Di tengah sepinya karya-karya besar, demo-demo yang dilakukan insan perguruan tinggi berubah menjadi anarkis. Selanjutnya, perguruan tinggi kita hanya terlibat dalam soal-soal sepele layaknya seorang pedagang. Mahasiswa bagaikan si pembeli dan perguruan tinggi bagai sang penjualnya. Transaksi ijazah berlangsung untuk mengejar pekerjaan belaka tanpa transfer keilmuan yang berarti. Itu tidak terjadi di level strata satu, namun juga sudah sampai level strata dua, bahkan strata tiga.

Negeri ini pernah memiliki pemikir besar yang mampu berbicara dalam skala global. Orang biasa menyebut jenis pemikir tersebut adalah generalis. Orang itu adalah almarhum Soedjatmoko yang juga pernah menjabat rektor Universitas PBB di Tokyo. Soedjatmoko menebar ide-ide besar tentang teori pembangunan, sosial, strategi budaya, pendekatan kewilayahan, dan sebagainya. Lawan seorang generalis adalah seorang spesialis.

Tampaknya, dunia spesialis itulah yang kini dianut perguruan tinggi kita. Ketika seseorang menulis artikel atau penelitian ilmiah, pasti yang ditanya adalah apa latar belakang keahliannya. Seorang ilmuwan teknik yang mencoba menulis masalah-masalah sosial akan ditolak lembaganya. Padahal, sang ilmuwan teknik tadi menulis ilmu sosial justru untuk mendukung temuan teknologinya.

Demikian pula, salah satu syarat yang dibutuhkan seseorang dosen untuk menjadi profesor adalah ”linieritas” basis ilmunya sejak S-1, S-2, dan S-3. Alangkah monotonnya jika dalam jurusan teknik, keahlian yang diambil melulu teknik belaka, sementara yang mencoba ''mengawinkan" dengan ilmu sosial, kependudukan, lingkungan, dan seterusnya ditolak gara-gara dianggap ''murtad" atau tidak linier.

Akibatnya, kini perguruan tinggi kita sepi dari pemikiran-pemikiran besar yang komprehensif untuk menjawab permasalahan bangsa. Benar bahwa spesialisasi juga perlu, namun jika para spesialis tersebut bagai katak dalam tempurung dan tenggelam dalam ”ilusi limiah" atau arogansi ilmiah masing-masing, apa jadinya masalah-masalah besar yang dihadapi bangsa?

Buktinya, masalah ”sepele” seperti mahalnya kedelai, sampah, banjir, dan anarkisme pilkada juga tidak terselesaikan, meski banyak doktor spesialis masalah tersebut. Mengapa tidak terselesaikan? Sederhana saja, masalah yang kelihatannya berdiri sendiri sebenarnya berada dalam persoalan sistem besar yang saling terkait. Kalau para spesialis tidak saling ''menyapa", bagaimana mungkin masalah besar akan teratasi? ***