Dengan demikian, sinyalemen terakhir yang disampaikan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar bahwa KBI kemungkinan terlibat dalam demonstrasi di depan DPR hari Selasa lalu (24/6) sama sekali tidak berdasar dan mengada-ada.

Demikian disampaikan Jurubicara KBI Ibrahim G. Zakir di kantor KBI, Jalan Tebet Barat Dalam VIII/20 siang ini (Kamis, 26/6).

“KBI hanya berurusan dengan promosi jalan baru ekonomi,” kata Bram, begitu Ibrahim biasa disapa.

“Kami keberatan kalau dituduh sebagai penggerak kerusuhan,” sambungnya lagi.

Bram juga kembali mengatakan bahwa sinyalemen yang disampaikan BIN ini merupakan upaya pemerintah membelokkan persoalan. Pemerintah merasa kecolongan dengan keputusan DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki kenaikan harga BBM dan tata niaga BBM di negara ini yang diambil lewat voting hari Selasa lalu (24/6).

Bram juga mengatakan, indonesia memiliki begitu banyak masalah yang harusnya diperhatikan pemerintah secara serius. Sayangnya, pemerintahan SBY lebih senang mengalihkan isu daripada menjawab semua persoalan itu.

“Persoalan yang berkaitan dan berkenaan dengan masyarakat kecil tidak pernah dikelola secara serius oleh pemerintah. Saya kira rakyat sudah sangat bosan dengan pembohongan publik yang dilakukan pejabat-pejabat, pengalihan isu, pengingkaran fakta. Yang namanya rakyat punya ambang batas kemarahan,” urai dia.

Dia juga mengingatkan pemerintah agar tidak gampang menuding rakyat bertindak anarkis.

“Yang yang lebih anarkis adalah kebijakan yang tidak memperdulikan implikasi negatif bagi rakyat. Kebijakan kenaikan harga BBM, menurut saya adalah kebijakan anarkis. Dan wajar kebijkan anarkis melahirkan kebijakan anarkis.

Kembali ke demonstrasi hari Selasa lalu, Bram menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki peran apapun.

“Yang selalu berhubungan dengan elemen lain adalah saudara Ferry Juliantono sebagai sekretaris jenderal. Tapi dia sudah pergi ke China tanggal 16 Juni. Jadi bagaimana mau mengaitkan dengan dia,” demikian Bram. [rm/guh]