BNN RI Akan Membentuk Pengadilan Tindak Pidana Khusus Narkotika

IMG_2016-07-16-10-59-55_1

Direktur Bidang Hukum BNN RI, Darmawel Aswar, SH,MH

BATAM, Kepritoday.com – Upaya yang di lakukan Badan Narkotika Nasional RI terkait Undang-Undang nomor 35 tentang Narkotika di antara nya seminar,sosialisasi dan melakukan audiensi dengan penegak-penegak hukum dalam rangka pemahaman-pemahaman yang terkait dalam UU tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Hukum Deputi Bidang Hukker BNN RI, Darmawel Azwar, SH, MH, menjelaskan, khusus pengertian pecandu menurut di UU diketagorikan bahwa pecandu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan secara fisik dan fsikis, namun ketika seorang kecanduan sudah berada pada ranah hukum, maka orang-orang justru bukan direhabilitasi oleh penegak hukum tapi justru malah dimasukin penjara.

Ditambahkan Darmawel, sesungguhnya, yang menjadi perhatian kita baik direhabilitasi maupun dipenjara itu sama – sama dihukum, tapi, yang tak pernah terpikir oleh kita sesungguhnya kalau seorang pecandu di masukan kedalam penjara, maka, dirinya akan menjadi kaki tangannya si bandar-bandar narkoba tadi, sebagaimana pandangan Kalapas tadi bahwa bandar narkoba dilakukan penahanan untuk itu maka barang-barangnya tesebut mudah dijual kepecandu, karena pecandu itu butuh. Katanya.

Tapi, ketika kita pikir bahwa orang yang direhabilitasi atau pecandu yang direhabilitasi saja, maka kemungkinan bagi sang Bandar, untuk konsumen baru tidak ada artinya dan tidak bisa dijual.

“ Pola pikir pecandu mesti direhab adalah untuk menjadikan mereka lebih baik, bukan lebih parah, kebanyakan dilapangan (contoh) seorang pecandu dalam arti, masih bisa diselamatkan masuk penjara keluar penjara dia lebih parah artinya dia akan lebih gawat dari sebelumnya masuk penjara, beda dengan direhabilitasi ada kemungkinan jadi pulih. jadi perlu digaris bawahi dalam istilah medisnya ada seorang pecandu menjadi sembuh, tidak ada yang ada pulih.” Ujarnya lagi.

Oleh sebab itu, implementasi yang dimaksudkan diatas, bahwa, kita berusaha pecandu ini lebih baik, dalam revisi UU nomor 35 ini akan menjadi perubahan penting apa itu pecandu, dan apa itu pengguna, bedanya penyalahguna, pemakai begitu juga bedanya pengguna demikian kita urai dalam revisi UU tersebut.

” Namun jika mungkin dan bila perlu untuk memudahkan dipersidangan nantinya supaya tidak bisa dengan tindak pidana umum lainnya, maka rencana kita dalam UU nomor 35 tersebut, akan dibuat khusus oleh pengadilan tindak pidana narkotika, seperti tindak pidana korupsi.” Kata Darmawel.

Peredaran gelap narkotika, terutama di Kepulauan Riau sungguh sangat mengkhawatirkan, karena, Kepulauan Riau, terutama Batam, merupakan perbatasan langsung lintas negara dengan negara luar seperti, Malaysia dan Singapura.

Sementara itu, menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, untuk Kepulauan Riau, ternyata berada diposisi XXI untuk peredaran dinegeri tercinta ini. Artinya, dengan jumlah penduduk Kepri yang berkisar, 1,421,800 jiwa (data 2014-2015), prevalensi 2,49% atau sekitar 41,767 jiwa melakukan penyalahgunaan narkotika. (andri)