BI dan Polri Perkuat Kerjasama Tingkatkan Keamanan Transaksi Keuangan di Masyarakat

Press conference KPWBI dan Polda Kepri terkait peningkatan keamanan kegiatan ekonomi masyarakat.

BATAM, Kepritoday.com – Bank Indonesia (BI) dan Kepolisian terus memperkuat kerjasama dalam meningkatkan keamanan dan kelancaran kegiatan ekonomi masyarakat.

Kerjasama ini mencakup bidang sistem pembayaran, pengelolaan uang rupiah, pengendalian inflasi,serta Penanggulangan kejahatan dunia maya. Dalam hal ini sinergi kedua belah pihak ditingkat pusat maupun daerah agar kegiatan ekonomi nasional dapat berjalan dengan baik.

Untuk itu Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo,dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyelenggarakan video konferensi dengan seluruh kepala kepolisian daerah hari ini Senin (05/06/2017) dibahas strategi penguatan keamanan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah di setiap daerah.

Dalam bidang pengelolaan uang rupiah kerjasama antara berfokus kepada usaha pencegahan dan penanggulangan pemalsuan uang di seluruh jaringan dari hulu ke hilir.

Pada tahun 2016 Polri berhasil mengungkap 111 kasus uang palsu dan melaksanakan proses hukum terhadap distributor, pembuat dan pemodal uang palsu,kerja sama ini diharapkan terus berlanjut dan semakin diperkuat dengan adanya sistem Bank Indonesia Counter feit Analysis System (BI-CAC) yang memetakan seluruh temuan uang palsu di wilayah NKRI.

Selain itu penegakan hukum tentang kewajiban penggunaan rupiah di wilayah NKRI juga semakin ditingkatkan. Dalam hal ini Penindakan akan dilakukan oleh Polri dengan dukungan BI berupa penyediaan keterangan ahli dalam setiap proses hukum.

Kerjasama dibidang sistem pembayaran antara lain :

Dilakukan dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana terkait Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (AMPK)  yaitu kartu ATM,kartu debit dan kartu kredit. Selain itu penegakan hukum terhadap pelanggaran dibidang sistem pembayaran lainnya terus diperkuat secara berkesinambungan seperti pada penyelenggaraan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUVBB) tidak berizin.

Penyelenggara Transfer Dana (PTD) Ilegal serta pemalsuan cek/bilyet giro kerjasama antara lain dilakukan melalui pertukaran informasi upaya penertiban bersama,dan koordinasi dalam setiap jenjang . Selain itu kedua belah pihak juga membahas mengenai pengendalian harga pangan telah terjalin dengan baik antara Polri dan BI khususnya melalui tim pengendalian inflasi daerah ( TPID). Pengendalian inflasi menjadi semakin relevan menjelang idul Fitri yang biasanya ditandai dengan lonjakan harga. Untuk itu salah satu yang penting adalah adanya tindakan pencegahan dan penindakan hukum atas pelaku pembunuhan, pungutan liar atau peningkatan harga sepihak baik dari sisi distributor maupun pedagang.

Kerjasama yang erat dalam berbagai bidang antara bank Indonesia dan Polri tersebut diharapkan dapat meningkatkan rasa aman dan nyaman pada masyarakat.

Dapat di informasikan bahwa saat KUPVA BAB di Propinsi Kepri berjumlah 160 dengan telah berlaku nya peraturan Bank Indonesia (PBI) yaitu nomor 18/20/PBI/2016 tanggal 07 Oktober 2016 tentang kegiatan penukaran valuta asing bukan bank,Bank Indonesia akan menindak tegas apabila terdapat Kegiatan penukaran valuta asing yang tidak memiliki izin dari BI yaitu kami akan mendatangi pihak yang melakukan kegiatan valuta asing dan segera meminta segera mengajukan izin atau menutup usahanya, apabila hal tersebut tidak dilakukan maka Kepolisian yang akan menindaklanjuti nya.

Selanjutnya untuk jumlah penyelenggara transfer dana di provinsi Kepri saat ini berjumlah sebanyak 38 (tiga puluh delapan), seperti halnya KUVBA BB PTD harus memperoleh izin dari BI terlebih dahulu dan kegiatan transfer dana telah diatur dalam Undang-undang RI nomor 3 tahun 2011 tanggal 23 Maret 2011 tentang transfer dana.

Di wilayah Kepri terdapat beberapa kasus terkait dengan penyalahgunaan KUVBA BB dan PTD yang berhasil diungkap oleh Kepolisian dan BNN,yaitu

penyalahgunaan untuk tindak pidana pencucian uang diantaranya untuk hasil transaksi narkoba dan hasil perjudian.

Sehubungan dengan kewajiban penggunaan​ uang rupiah KPW BI Provinsi Kepri dan Kepolisian Daerah akan melakukan peningkatan pemantauan terhadap kewajiban penggunaan uang rupiah khusus nya terhadap transaksi-transaksi terhadap usaha-usaha yang masih mencantumkan harga mata uang valuta asing, Kegiatan pemantauan tersebut rutin dilakukan oleh KPWBI Kepri selain melakukan pemantauan juga KPWBI melakukan edukasi kepada pelaku-pelaku usaha yang menggunakan transaksi dengan menggunakan mata uang asing.

Berkaitan dengan penanggulangan uang palsu Polda Kepri telah melakukan langkah konkrit mengungkap jaringan uang palsu dan menangkap pencetak, pengedar dan menyita alat cetak nya. KPWBI Kepri telah memberikan piagam penghargaan pada tahun 2016 kepada dua orang anggota Polres Tanjung Balai Karimun. (Red).

Sumber : Humas Polda Kepri

Top